Bogor Raih Predikat Wajar dengan Pengecualian dari BPK, Ini Respons DPRD

  • Bagikan
X

BERITASEBELAS.COM - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto memastikan akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Jawa Barat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2021.

Kata Rudy, DPRD Kabupaten Bogor sejauh ini belum membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bogor tahun 2021 karena masih menunggu hasil pemeriksaan dari BPK.

"Setelah LHP kami terima, kami akan bahas LKPj Bupati Bogor tahun 2021 dengan berpedoman pada LHP BPK terbaru, dan akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK untuk membangun Kabupaten Bogor lebih baik lagi," kata Rudy, Senin (1/8).

Dalam waktu dekat, Rudy memastikan DPRD Kabupaten Bogor menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Kebijakaan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 sekaligus LKPj Bupati Bogor tahun 2021.

"Ada potensi kerugian negara cukup besar di atas Rp40 miliar yang harus ditindaklanjuti. Bentuknya ada kelebihan bayar atau denda-denda yang tidak sesuai itu harus ditindaklanjuti rekomendasi dari BPK dalam 60 hari," kata Iwan, usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Bandung, Senin (1/8).

Dia mengungkapkan opini WDP yang diberikan BPK Jawa Barat, menilik pada beberapa temuan maladministrasi di Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Bogor.

Artikel Asli

Sumber: merdeka.com

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim laporan ke email [email protected].
  • Bagikan