Soroti UU PSDN, Akademisi: Seharusnya DPR Mengajak Bicara Masyarakat Sipil Bahas Regulasi Ini  

  • Bagikan
X

Laporan Wartawan tribunnews.com, Malvyandie Haryadi  BERITASEBELAS.COM, JAKARTA - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menyoroti langkah DPR dan pemerintah yang dinilainya seringkali menutup-nutupi pembahasan sejumlah Undang-undang (UU).

Satu di antara yang menjadi sorotannya adalah UU No 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara.

Padahal, menurut Feri, sebenarnya masyarakat tidak punya niat atau pretensi untuk menolak sebuah undang-undang sepanjang dibahas secara partisipatif.

Seharusnya, kata Feri, DPR mengajak masyarakat sipil ini bicara dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, tapi untuk UU tertentu pemerintah terkesan menghindari suara publik.

"Saya menilai pembentukan UU ini bertujuan untuk memanfaatkan SDA untuk pertahanan, padahal jika kita menjadikan UUD 1945 kita sebagai panduan, khususnya yang mengatur terkait sumber daya alam, maka pemanfaatan sumber daya alam harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 UUD 1945," katanya mengingatkan.

Hal ini disampaikan Feri Amsari pada diskusi Telaah Kritis UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM, dan Keamanan” Kerjasama PUSAKO UNAND, IMPARSIAL dan PBHI Santika Premier Hotel Padang (1/8/2022).

Artikel Asli

Sumber: tribunnews.com

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim laporan ke email [email protected].
  • Bagikan