Luhut Usul Perwira Aktif TNI Dapat Bertugas di Kementerian, Pakar: Sangat Berbahaya dan Akan Jadi Model Otoritarianisme

  • Bagikan
X

BERITASEBELAS.COM - Ahli hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti menilai usulan perubahan UU TNI agar perwira aktif TNI dapat bertugas di kementerian/lembaga oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sangat berbahaya.

Bivitri menyebut usulan tersebut sama saja mengembalikkan dwifungsi ABRI.

"Menurut saya itu ide yang sangat berbahaya ya, karena itu menurut saya dwifungsi ABRI itu kembali dan bukan hanya masa lalu ya," ujar Bivitri di kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (8/8/2022).

Bivitri menuturkan dalam prinsip sebuah negara yang demokratis, fungsi pertahanan dan fungsi birokrasi dibedakan dengan tegas. Sebab, cara mengambil keputusannya juga berbeda.

"Kalau fungsi pertahanan itu pasti nggak boleh demokratis. Masa orang mau perang harus berunding dulu, kan nggak mungkin memang dilatihnya begitu keras, nggak demokratis, komando. Nah kita institusi demokratis dalam politik itu kan dituntut untuk lebih demokratis, mendengar suara rakyat dan seterusnya itu kan memang harus begitu," tutur Bivitri.

Karena itu ia khawatir jika usulan perubahan UU TNI tersebut diterapkan, nantinya demokrasi Indonesia bukan menjadi pemerintahan yang demokratis, melainkan menjadi pemerintahan yang otoritarianisme.

Artikel Asli

Sumber: suara.com

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim laporan ke email [email protected].
  • Bagikan