Oleh: Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku (PPM95djakarta) Adhy Fadhly
Pemerintah sebagai pemegang kuasa yang sah atas seluruh wilayah yang ada di negara ini memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman, nyaman serta terpenuhinya rasa keadilan oleh seluruh daerah tanpa terkecuali.
Hanya saja semua itu dirasa masih jauh panggang dari api bagi Maluku jalan untuk mendapatkan keadilan terasa sulit bagi rakyat Maluku, baik dari aspek pembangunan maupun perlakuan hukum itu sendiri yang seyogyanya harus bisa memberikan keadilan bagi seluruh rakyat.
Harus saya sampaikan bahwa kemampuan negara untuk memberikan access to justice (akses terhadap keadilan) pada masyarakat sungguh tidak sebanding dengan segala kekayaan dari sumber daya alam yang telah Maluku berikan pada negara ini.
Entah apa yang menjadi kendala access to justice ini sangat susah diberikan negara terhadap Maluku, sejauh menurut hemat saya bahwa kendala dasarnya hanyalah akses komunikasi yang ditutup pemerintah bagi rakyat Maluku dan kalaupun ada,pemerintah hanya melibatkan kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak pernah merasakan dan tidak sedikitpun mengetahui realitas yang terjadi di Maluku, orang-orang yang selalu memilih menjadi safety player. Ini problem utamanya menyelesaikan persoalan tidak pada tempatnya.
Negara seperti menutup pintu dialog dengan rakyat Maluku, entah apa yang menjadi penyebabnya hanya mereka yang tahu.
Sumber: suaranasional.com
