MAKI : Ke Depan Hakim Harus Vonis Berat dan Cabut Hak Pengurangan

  • Bagikan
X

Beritasebelas.com, JAKARTA – Pembebasan bersyarat sepuluh narapidana kasus korupsi sudah sesuai undang-undang (UU). Demikian pernyataan Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melalui gawai, Rabu (7/9/2022).

Ia menegaskan, seharusnya dahulu saat proses persidangan terdakwa harus divonis hukuman dengan seberat-beratnya. Dan ke depan untuk kasus korupsi harus dicabut hak pengurangan.

“Ini ada di jaksa penuntut umum (JPU), baik Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ungkapnya.

Kendati demikian, Boyamin menyayangkan pembebasan bersyarat yang diberikan kepada sepuluh narapidana kasus korupsi. Karena, hal itu memberi kesan longgar bagi tindak penanganan pidana korupsi.

“Ini tidak memberi efek jera. Pelaku korupsi akan melakukan korupsi lagi, karena beranggapan pidana korupsi mendapat potongan remisi banyak sekali dan bisa bebas bersyarat,” terangnya.

“Hakim seharusnya memberikan putusan vonis berat dan mencabut hak untuk mendapatkan pengurangan,” imbuhnya.

Artikel Asli

Sumber: pojoksatu.id

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim laporan ke email [email protected].
  • Bagikan