Dampak Terjadinya Bencana Gempa Data Nasional, Johnny G. Plate Disarankan Mundur dari Menkominfo

  • Bagikan
X

Jakarta, Untuk kesekian kalinya, kinerja Kemenkominfo menjadi sorotan publik, bahkan menimbulkan rasa was-was di masyarakat, dikarenakan Kasus kebocoran data penduduk dalam skala besar kembali terjadi. Kali ini ada 1,3 miliar data registrasi SIM Card masyarakat Indonesia yang diduga bocor dan berpotensi disalahgunakan, yang diduga bocor dan dijual di forum online, hal ini kemudian mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan, diantaranya dari kalangan mahasiswa, sebut saja, Bernard Harahap seorang mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta.

Saat dihubungi awak media, Bernard Harahap mengatakan sejak Kemenkominfo dipimpin Johnny G. Plate. ini, nampaknya Kemenkominfo mengalami peristiwa kebocoran data bukan kali ini saja terjadi dan kerap berulang, sehingga rakyat seperti kehilangan kepercayaan terhadap Kominfo. Perusahaan swasta pun bisa jadi tidak lagi percaya kepada Kominfo.

“Belum jelas penyelesaian kasus kebocoran 17 juta data PLN dan 26 juta data Indihome kini lebih besar lagi 1,3 milliar data diduga bocor, ini menjadi gempa data nasional, tapi anehnya Johnny G. Plate. malahan lepas tanggungjawab, dan kesannya menyalahkan masyarakat, ini yang buat kami bingung,” ungkap Bernard Harahap kepada awak media, Jumaat, 9/9/2022 di Jakarta.

Menurut Bernard, memang tidak banyak yang bisa dilakukan masyarakat yang datanya terlanjur bocor seperti dalam kasus kebocoran data registrasi SIM Card., Pemilik data harus bersiap-siap lebih sering menerima penawaran produk atau jasa melalui telepon atau telemarketing, penawaran pinjaman online (pinjol), hingga penipuan. data registrasi SIM Card yang bocor sangat rawan sekali jika digabungkan dengan data-data kebocoran yang lain.

Penggabungan data yang bocor tersebut bisa menjadi data profil lengkap yang bisa dijadikan data dasar dalam melakukan tindak kejahatan penipuan atau kriminal yang lain.

“Dengan kondisi di Indonesia yang belum ada UU Perlindungan Data Pribadi, sehingga sesungguhnya penyelenggara sistem elektronik (PSE) yakni Kemenkominfo bertanggungjawab untuk mengamankan data dan sistem yang mereka kelola dengan maksimal atau dengan standar tertentu, dan sudah sepantasnya Johnny G. Plate. mundur sebagai Menkominfo, ini demi kepentingan masyarakat, yang datanya tidak terlindungi oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Kemenkominfo, ” tukas Bernard Harahap.

Artikel Asli

Sumber: suaranasional.com

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim laporan ke email [email protected].
  • Bagikan