Oleh: *Yusuf Blegur
Mulutnya dipenuhi kebohongan, memercik air liur fitnah, terbiasa memakan uang haram dan menyeru kedzoliman. Begitulah perilaku kekuasaan yang sering teriak saya Pancasila dan saya NKRI. Menjadikan korupsi sebagai tradisi dan terbiasa pada kejahatan kemanusiaan lainnya, sebagai satu-satunya keahlian dan kemampuan terbaik dalam penyelenggaraan negara.
Kenaikan harga BBM memang tak bisa dihindari menjadi pil pahit dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Penghapusan subsidi sektor penting kebutuhan publik itu, dipastikan berdampak melambungnya harga-harga bahan pokok dan semakin menurunnya daya beli rakyat. Rezim sekonyong-konyok merampok uang rakyat dengan siasat menaikan harga-harga kebutuhan pokok dan kepentingan rakyat. Sesaat rezim merasa tak tegoyahkan dan tak tersentuh hukum.
Meskipun kebijakan menaikan harga pertalite dan solar dilakukan pada momen yang tidak tepat saat ekonomi rakyat tertekan karena PHK dimana-mana dan angka kemiskinan meningkat akibat pandemi.
Tetap saja demikian sulit menggoyahkan posisi rezim apalagi sampai melengserkannya. Betapapun daya tolak rakyat begitu tinggi terhadap sebagian besar kebijakan pemerintah, yang diwakili gerakan mahasiswa dan buruh serta elemen perlawanan lainnya. kebijakan kenaikkan harga BBM tetap tak terbendung, sekali lagi rakyat tak bisa berbuat apa-apa. Hanya mampu sekedar mengeluh, bersungut-sungut dan mengeluarkan sumpah-serapah kepada rezim.
Dua periode kepemimpinan Jokowi yang terus mengalami degradasi dalam bidang ipolesosbudhankam. Hanya mampu menghasilkan wajah pemerintahan yang korup, diliputi utang yang tinggi berbarengan dengan serbuan TKA Cina dan pajak yang mencekik rakyat. Tidak hanya dalam soal ekonomi, perilaku ugal-ugalan kekuasaan juga berhasil membunuh demokrasi, bertindak represif serta mengancam keamanan dan keselamatan rakyat demi melanggengkan kekuasaannya. Hukum telah menjadi mainan bagi kalangan yang berduit. Sementara konstitusi dikuasai oleh oligarki melalui para politisi dan birokrasi yang mudah dan murah dibeli. KPK, KPU, Komnas HAM, TNI, Polri dlsb., telah menjadi alat kekuasaan bukan alat negara. Mereka diam seribu bahasa, seolah tak peduli dan bahkan ikut mendukung kejahatan yang dilakukan sebagian besar penyelenggara negara.
Sumber: suaranasional.com
