Tangkap Capres E-KTP!

  • Bagikan
X

Oleh: Yusuf Blegur*

Pemanggilan Anies oleh KPK pada tanggal 7 September 2022 terkait penyelenggaraan Formula E. Mengingatkan publik pada pepatah Semut di seberang lautan tampak, Gajah di pelupuk mata tak tampak. Pasalnya, begitu banyak kasus-kasus yang melibatkan para pengusaha, politisi dan pejabat, yang merampok uang negara hingga ratusan trilyun. Dibiarkan berlarut-larut, terkesan mangkrak dan bahkan terjadi pembiaran oleh KPK.

Sama halnya dengan yang terjadi pada semua kesadaran kritis dan gerakan perlawanan yang mempejuangkan kebenaran dan keadilan. Kinerja tinggi dan prestasi membanggakan Anies Baswedan selama memimpin Jakarta. Selalu menjadi ancaman yang harus dilumpuhkan oleh rezim. Kekuasaan berisi oligarki dengan hawa nafsu yang melampaui batas pada harta dan jabatan. Rezim terus membawa rakyat, negara dan bangsa pada jurang kehancuran. Agama dinista dan Tuhan dicampakan menjadikan rezim sekuler dan liberal ini bukan cuma sekedar korup dan keji. Lebih dari itu, perilaku kekuasaannya tidak jauh berbeda dengan binatang atau setan berwujud manusia.

Kasus suap Harun Masiku yang kemungkinan besar menyeret tidak sedikit anggota DPR dan petinggi partai politik menjadi kasus monumental bersejarah atas jebloknya kinerja KPK. Menghilangnya Harun Masiku sekian lama dan tak pernah bisa ditemukan, menjadi bukti KPK sedang terlibat proyek mercusuar skala nasional dan internasional dengan biaya tinggi yang menguras rasa malu dan kehormatan. Perlu muka tembok dan tak tahu diri buat KPK untuk cuek terhadap raibnya Harun Masiku.

Kasus dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka yang dilaporkan oleh Ubedilah Badrun seorang akademisi yang juga aktifis 98. Memperlihatkan KPK begitu enggan menyeret dua anak presiden yang dianggap telah melakukan bisnis haram bersama oligarki. Jangankan berupaya melakukan penyelidikan dan penyidikan, KPK tak pernah memanggil keduanya sekalipun hanya untuk sekedar dimintai keterangan. Kali ini mental budak dan cari selamat dari skandal yang mendapat perhatian dan dukungan publik itu, erat menempel pada KPK.

Begitupun dengan kasus Ferdi Sambo yang di dalamnya menyeruak skandal mega korupsi di tengah tragedi pembunuhan dan perselingkuhan ditubuh Polri. KPK terus membisu, seperti kehilangan pita suara dan menjadi penegak hukum yang tak tahu masalah hukum. Tim Satgasus yang identik dengan batalyon kode 303 yang disinyalir terlibat dengan pengelolaan dan peredaran uang ratusan trilyun dari banyak kegiatan ilegal dengan memanfaatkan jabatan aparatur negara. Semua kejahatan luar biasa itu seakan membua KPK dalam banyak kealpaan. Alpa penglihatan, alpa pendengaran dan alpa hati nurani, begitulah KPK yang juga mulai menjadi tuna akal sehat.

Artikel Asli

Sumber: suaranasional.com

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim laporan ke email [email protected].
  • Bagikan