REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan partainya tidak akan mengajukan nama pengganti untuk mengisi jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika usai Johnny Gerard Plate berstatus tersangka. Paloh menegaskan tidak akan mengajukan nama jika tidak diminta oleh Presiden Joko Widodo.
Hal ini karena Partai Nasdem menilai kewenangan menunjuk menteri atau merombak kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. "Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden, bagaimana kita mengajukan. Salah-salah presiden nggak suka, nggak ada yang lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden," ujar Paloh dalam konferensi persnya di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta, Rabu (17/5/2023).
Paloh mengatakan, Partai Nasdem menerima konsekuensi penetapan tersangka Johnny Gerard Plate akan berimbas dengan dilakukannya reshuffle oleh Presiden Jokowi. Sebab, kewenangan mengganti menteri di kabinet adalah sepenuhnya keputusan Jokowi.
Namun demikian, saat ditanyai mengenai apakah pengganti Johnny Plate nantinya masih menjadi porsi Partai Nasdem atau tidak, itu bukan kewenangan Nasdem.
"Bagaimana dengan pengganti bagi Bung Johnny G plate, direshufflenya? Kita terima, kita konsisten karena kita katakan itu hak prerogatif presiden dan kita tidak pernah bergoyah," ujarnya.
"Artinya untuk mengatakan apa yang telah kita utarakan agar konsistensi itu paling tidak itu sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dan sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada," ujarnya.
Sumber: news.republika.co.id
