Presiden Jokowi banyak dikritik terkait manuvernya yang terlalu jauh dalam penentuan capres-cawapres, termasuk koalisi partai politik. Jokowi setidaknya mengendorse dua kandidat capres yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
Politikus PDIP, Adian Napitupulu, menyebut Jokowi sebagai kepala negara memang harus netral dalam Pilpres. Tapi saat yang sama, Jokowi juga kader PDIP.
"Secara konstitusional maka Presiden sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan harus bersikap netral dan tidak berpihak dengan mengumumkan di depan umum," ucap Adian dalam rilisnya Minggu (21/5).
"Lalu bagaimana dengan sikap Jokowi sebagai kader partai?. Untuk menjawab ini ada banyak argumentasi yang bisa disampaikan kenapa seorang kader partai wajib menjalankan keputusan partai dan itu berlaku di semua partai tidak hanya PDI Perjuangan," imbuhnya.
Adian lalu mengurai argumentasi sejarah bahwa dalam perjalanan hidup Jokowi, PDI Perjuangan adalah partai pengusung yang bersama rakyat telah membawa Jokowi dan keluarga mendapatkan 7 kali kemenangan tanpa putus.
Yaitu 2 kali menjadi wali kota, 1 kali menjadi Gubernur DKI, dan 2 kali menjadi Presiden RI. Di luar itu PDI Perjuangan sebagai partai pengusung juga berjuang membawa baik Gibran maupun Bobby menjadi wali kota Solo dan Wali kota Medan.
Sumber: kumparan.com
