REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti keberadaan pendengung atau buzzer bayaran di media sosial. Menurutnya, buzzer bayaran tak melulu pro-pemerintah, tapi ada juga yang pro-kelompok oposisi alias anti-pemerintah.
Mahfud menjelaskan, selama ini muncul anggapan bahwa buzzer bayaran atau buzzer Rp selalu pro-pemerintah. Bahkan, setiap ada orang yang mendukung pemerintah di media sosial, langsung dicap sebagai buzzer bayaran.
"Tapi sebenarnya, buzzer bayaran itu banyak juga yang anti-pemerintah," kata Mahfud ketika menjadi pembicara dalam seminar nasional terkait pemilu dan media, yang digelar Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (23/5/2023).
Mahfud menyebut, buzzer bayaran anti-pemerintah itu diorganisir untuk membuat konten tanpa fakta. Kelompok ini juga membuat konten dengan membelokkan fakta sebenarnya demi menyerang pemerintah. Salah satu contohnya adalah kelompok Muslim Cyber Army (MCA) yang orang-orang penggeraknya sudah ditangkap dan dijatuhi hukuman.
Karena itu, Mahfud menegaskan bahwa buzzer bayaran ada di kedua sisi, baik pemerintah maupun oposisi. Hal itu terjadi karena buzzer bayaran beroperasi tergantung siapa yang bayar.
"Sehingga, tidak bisa kalau saudara mengatakan buzzer itu selalu kelompok pendukung pemerintah. Mungkin saja, saya tidak tahu dan saya sungguh tidak tahu apakah ada buzzer yang dibayar oleh pemerintah," kata Mahfud.
Sumber: news.republika.co.id
