Andika Perkasa Singgung Indikasi Anggota TNI Terlibat Kasus Satelit Kemhan 2015

  • Bagikan

Menko Polhukam Mahfud MD menerima kunjungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Foto: Humas Kemenko Polhukam

Kejaksaan Agung menetapkan kasus dugaan penyimpangan proyek satelit Kementerian Pertahanan tahun 2015 masuk tahap penyidikan. Ada indikasi dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus itu.

Hal tersebut disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Beberapa hari lalu, Andika Perkasa mengaku dipanggil Menkopolhukam Mahfud MD membahas soal kasus itu.

“Selasa kemarin saya sudah dipanggil oleh Menkopolhukam intinya sama Beliau menyampaikan bahwa proses hukum ini segera akan dimulai dan memang Beliau menyebut ada indikasi awal beberapa personel TNI yang masuk dalam proses hukum,” kata Andika di Kejaksaan Agung, Jumat (14/1).

Hal tersebut disampaikan Andika dalam sesi tanya jawab wartawan usai pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menurut Burhanuddin, pertemuannya dengan Andika Perkasa tidak spesifik membahas kasus, hanya terkait koordinasi dan sinergitas dalam penegakan hukum.

Jaksa Agung ST Burhanuddin saat melantik Wakil Jaksa Agung dan 3 Jaksa Agung Muda. Foto: Kejaksaan Agung

Terkait kasus satelit itu, Burhanuddin mengaku sudah meneken Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Menurut dia, detail perkara akan disampaikan dalam waktu dekat oleh Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (JAMPidsus) Febrie Adriansyah.

Andika Perkasa menegaskan TNI siap mendukung proses hukum tersebut. Termasuk turut memproses bila memang ada anggota TNI yang terlibat.

“Saya siap mendukung keputusan dari pemerintah untuk melakukan proses hukum ini. Jadi kami menunggu nanti untuk nama-namanya yang memang masuk dalam kewenangan kami,” ujar Andika.

Polemik ini terkait dengan dugaan penyimpangan dalam penyewaan serta pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan pada 2015 silam saat posisi Menhan dijabat Ryamizard Ryacudu. Permasalahan itu disebut membuat negara merugi hingga sekitar Rp 800 miliar.

Permasalahan itu bermula pada tanggal 19 Januari 2015. Ketika itu, Satelit Garuda 1 telah keluar orbit dari Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT). Sehingga terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia.

Guna mengisi kekosongan pengelolaan Slot Orbit 123 derajat bujur timur itu, Kemhan membuat kontrak sewa Satelit Artemis yang merupakan floater (satelit sementara pengisi orbit), milik Avanti Communication Limited (Avanti), pada tanggal 6 Desember 2015.

Permasalahan terjadi lantaran Kemhan disebut belum mempunyai anggaran terkait hal tersebut. Bahkan Kemhan turut bekerja sama dengan sejumlah perusahaan lainnya dalam pembangunan Satkomham.

Ilustrasi satelit. Foto: PIRO4D via Pixabay

Untuk membangun Satkomhan, Kemhan juga menandatangani kontrak dengan Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat dalam kurun waktu Tahun 2015-2016, yang anggarannya dalam Tahun 2015 juga belum tersedia. Sedangkan di Tahun 2016, anggaran telah tersedia namun dilakukan self blocking oleh Kemhan.

Pihak Avanti kemudian mengajukan gugatan di London Court of Internasional Arbitration karena Kemhan tidak membayar sewa satelit sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditandatangani. Pada tanggal 9 Juli 2019, Pengadilan Arbitrase menjatuhkan putusan bahwa Indonesia harus membayar sewa Satelit Artemis, biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filing satelit sebesar ekuivalen Rp 515 miliar.

Selain Avanti, masalah juga timbul dengan pihak Navayo. Menurut Mahfud, Navayo yang juga telah menandatangani kontrak dengan Kemhan kemudian menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan dokumen Certificate of Performance. Namun barang disebut tetap diterima dan ditandatangani oleh pejabat Kemhan dalam kurun waktu 2016-2017.

Navayo kemudian mengajukan tagihan sebesar USD 16 juta kepada Kemhan. Pemerintah menolak untuk membayar sehingga Navayo menggugat ke Pengadilan Arbitrase Singapura.

Berdasarkan putusan Pengadilan Arbitrase Singapura tanggal 22 Mei 2021, Kemhan diwajibkan membayar USD 20.901.209 (sekitar Rp 298 miliar) kepada Navayo.

Total pembayaran yang harus dilakukan Pemerintah atas dua gugatan itu sekitar Rp 800 miliar. Angka itu masih mungkin bertambah karena Kemhan juga berpotensi ditagih pembayaran oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat.

Pada saat gugatan Avanti mencuat, Menteri Pertahanan (Menhan) yang sedang menjabat, Ryamizard Ryacudu, sempat berkomentar. Ia menginginkan masalah ini diselesaikan baik-baik.

“Ya kita kalau bisa melalui apa namanya kan ada dua ada yang non (yudisial), diselesaikan dengan baik-baiklah,” kata Ryamizard di Mako Marinir, Jakarta Pusat, Kamis 3 Mei 2018.

Artikel Asli

Sumber: kumparan.com

  • Bagikan