DPRD Sumsel Segera Bahas Raperda Kebudayaan

0
26
Dudi

beritasebelas.com,Palembang – Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD  Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) segera akan membahas usulan inisiatip rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang kebudayaan usulan dari Komisi V DPRD Sumsel.

Raperda ini dianggap penting karena selama ini kebudayaan di Sumsel banyak ditinggalkan karena termakan zaman dan tidak menjadi basis kebijakan pemerintah daerah dalam membangun daerahnya.

 “Kita anggap kita semakin maju  tapi kebudayaan-kebudayaan yang lama itu  sedikit tinggal bahkan dilupakan, untuk itulah kedepan niat kawan-kawan di bapemda dihidupkan kembali kebudayaan itu, banyak kebudayaan didalamnya kesenian karena setiap kabupaten kota itu memiliki ciri khas dan budaya-budaya masing-masing,”kata Wakil Ketua DPRD Sumsel H Muchendi Mahzareki dalam diskusi “Apakah Sudah Saatnya Palembang Dipimpin Milenial yang diselenggarakan Fornews Forum#3, Sabtu (1/2) di Kopi Kita dan Siber workspace, Jalan Volley , Palembang.

Karena itu perda Kebudayaan ini yang akan dikaji DPRD Sumsel bersama lembaga independen sehingga kebudayan-kebudayaan yang ada di Sumsel bisa terjaga dan lestari.

“Sehingga mikenial kedepan sampai ke generasi selanjutnya mengenal kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Hal senada dikemukakan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli memastikan usulan raperda kebudayaan sudah masuk dalam Bapemperda DPRD Sumsel dan minggu depan diparipurnakan masuk  dalam 20 usulan program legislasi daerah Sumsel.

“Raperda Kebudayaan itu usul dari komisi V DPRD Sumsel, ini baru masuk judul dan nanti mekanismenya baru dipembahasan dengan mitra,” katanya ketika dihubungi, Minggu 2 Februari 2020.

Mekanismenya menurut politisi PKS ini, raperda harus masuk dalam prolegda lalu dirapat paripurnakan untuk masuk program legislasi dan  dibahas DPRD Sumsel.

“Nanti ada pansus-pansus , pansus-pansus itu yang membahasnya , setelah pansus membahasnya disitu ada mekanisme termasuk salah satu harus menggunakan masyarakat dan segala macam, baru disahkan perda itu,” katanya.

print