Dugaan Korupsi Satelit Kemhan 2015, Kejaksaan Akan Panggil Eks Menhan Ryamizard?

  • Bagikan

Menteri Pertahana RI Ryamizard Ryacudu membuka acara peresmian Tugu Persahabatan Indonesia-Kamboja bertempat di Kamphong Thom, Sabtu (13/7). Foto: Dok. Kemenhan

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut dugaan korupsi proyek satelit untuk Slot Orbit 123 derajat bujur timur Kementerian Pertahanan (Kemhan). Penyidik sedang mengumpulkan bukti guna mencari tersangka yang paling bertanggung jawab dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah ini.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus), Febrie Adriansyah, menyebut sudah ada 11 orang yang diminta keterangannya ketika kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Termasuk pihak swasta hingga pejabat di Kemhan.

Lantas, apakah penyidik nantinya akan memeriksa mantan Menhan, Ryamizard Ryacudu? Mengingat, perkara terjadi ketika Ryamizard menjabat.

“Dalam proses penyidikan tentu kita profesional, kita akan melihat terhadap pihak-pihak yang menguatkan pembuktian,” ucap Febrie Adriansyah saat ditanya kemungkinan pemeriksaan terhadap Ryamizard, Jumat (14/1).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah. Foto: Abyan Faisal Putratama/kumparan

Ia menegaskan bahwa penyidik akan memanggil siapa pun untuk mendapatkan keterangan lengkap tanpa melihat jabatan dan posisinya lembaga pemerintah.

“Kita tidak lihat dalam jabatan. Kita juga tidak lihat posisinya. Tetapi bagi orang-orang yang perlu dimintai keterangan dan itu korelasinya untuk pembuktian, maka kita lakukan. Saya rasa jaksa penyidik kita profesional,” tegas dia.

Terkait pengusutan kasus ini, Febrie menerangkan selalu berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAMPidmil). Sebab proyek satelit diadakan Kemhan, terlebih beberapa saksi yang diperiksa melibatkan anggota TNI.

“Dan kenapa JAMPidmil hadir? karena memang proyek ini ada di Kemenhan. Tentu ada saksi-saksi juga yang kita periksa dari rekan-rekan kita di TNI,” tandas dia.

Diduga, korupsi ini terkait penyewaan serta pembangunan satelit pada Kemhan tahun 2015. Penyimpangan itu berujung negara digugat di Pengadilan Arbitrase internasional.

Febrie mengatakan, awal mula masalah ini terjadi pada 19 Januari 2015 saat Satelit Garuda 1 telah keluar orbit dari Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT). Sehingga terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia.

Kemhan kemudian menyewa satelit kepada Avanti Communication Limited (Avanti), pada tanggal 6 Desember 2015 untuk mengisi sementara kekosongan. Padahal, Kemhan tidak mempunyai anggaran untuk itu.

Bahkan, Febrie menyebut penyewaan pun tidak perlu dilakukan. Sebab, negara mempunyai waktu tenggang paling lama 3 tahun untuk mengisi slot tersebut.

“Sehingga ada perbuatan melawan hukum,” ucap Febrie.

Berdasarkan peraturan International Telecommunication Union (ITU), negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk mengisi kembali slot orbit. Apabila tidak dipenuhi, hak pengelolaan slot orbit akan gugur secara otomatis dan dapat digunakan oleh negara lain.

Namun, Kemhan tetap menyewa satelit kepada Avanti. Hal tersebut berujung gugatan arbitrase di London karena Kemhan disebut tidak membayar nilai sewa sesuai dengan kontrak yang ditandatangani.

Pada 9 Juli 2019, Pengadilan Arbitrase menjatuhkan putusan bahwa Negara harus membayar. Alhasil, Negara pun mengeluarkan pembayaran dengan nilai Rp 515 miliar. Uang itu kemudian dinilai sebagai kerugian negara oleh Kejagung.

Selain itu, penyimpangan diduga terjadi dalam pembangunan Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) Kemhan tahun 2015. Untuk membangun Satkomhan, Kemhan menandatangani kontrak dengan Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat dalam kurun waktu Tahun 2015-2016.

Anggarannya dalam Tahun 2015 juga belum tersedia. Sedangkan di Tahun 2016, anggaran telah tersedia namun dilakukan self blocking oleh Kemhan.

Kontrak itu pun berujung pada gugatan Navayo di Pengadilan Arbitrase Singapura. Nilainya hingga USD 20 juta atau sekitar hampir Rp 300 miliar.

Nilai Rp 515 miliar ditambah USD 20 juta atau sekira Rp 800 miliar yang harus dibayar negara itu masih mungkin bertambah. Sebab, negara masih berpotensi digugat sejumlah perusahaan lain yang menjalin kontrak dengan Kemhan terkait proyek satelit tersebut.

Pada saat gugatan Avanti mencuat, Menteri Pertahanan (Menhan) yang sedang menjabat, Ryamizard Ryacudu, sempat berkomentar. Ia menginginkan masalah ini diselesaikan baik-baik.

“Ya kita kalau bisa melalui apa namanya kan ada dua ada yang non (yudisial), diselesaikan dengan baik-baiklah,” kata Ryamizard di Mako Marinir, Jakarta Pusat, Kamis 3 Mei 2018.

Artikel Asli

Sumber: kumparan.com

  • Bagikan