Fraksi Gerindra Soroti Raperda Pajak Kota Palembang

0
44



Tri

beritasebelas.com, Palembang – Fraksi Gerindra DPRD Palembang soroti terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah dan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palembang kepada PDAM Tirta Musi Palembang.

Hal itu diungkapkan oleh politisi muda Gerindra Patra Wibowo SE, usai rapat paripurna DPRD Palembang, tentang pandangan umum fraksi terhadap 4 Raperda Kota Palembang Tahun 2020. Selasa (14/1/2020).

Patra mengatakan, pada dasarnya Fraksi Gerindra mendukung terbentuknya Perda, tapi dengan catatan, diantaranya, besaran angka pajak daerah adalah hasil kajian secara akademis yang
disesuaikan dengan kemampuan masyarakat agar tidak membebani
masyarakat di tengah perlambatan ekonomi secara makro dan mikro.

“Kami meminta Perda dapat dijalankan dengan tegas dan sesuai ketentuan yang harus dijalankan dengan pendekatan persuasif sehingga terjadi tingkat
kepatuhan dan tertib administrasi yang signifikan dalam peningkatan
PAD (Pendapatan Asli Daerah) kota Palembang,” katanya.

Menurut pria berlatar belakang pendidikan ekonomi ini, saat ini inventarisasi porto folio PBB belum update. Fraksi Gerindra,
menyoroti tentang transaksi jual beli tanah, atau tanah-tanah yang sudah
memiliki sertifikat yang belum dibangun, belum ditagihkan PBB nya
alias tidak terdata.

“Kami sarankan agar BPPD Palembang segera melakukan
kerjasama terhadap pihak terkait, dalam hal ini pihak BPN (Badan Pertanahan
Nasional) kota Palembang, Kecamatan, Kelurahan dan ketua RT. Sehingga
terjadi sinkronisasi dan supervisi setiap transaksi jual beli atas
penerbitan SHM (Sertifikat Hak Milik),” ujarnya.

Selain soal pajak daerah, pihaknya juga menyoroti Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palembang kepada PDAM Tirta Musi Palembang.

Seperti diketahui bersama, air bersih adalah urat nadi kehidupan masyarakat, pada prinsipnya Fraksi Gerindra mendukung Raperda ini, garis besar dapat dimengerti penyertaan modal yang diinvestasikan
oleh Pemerintah Kota Palembang, bertujuan untuk kepentingan masyarakat sekaligus sumber PAD yang terukur, yang dapat digunakan kembali untuk pemeliharaan dan peningkatan pelayanan di bidang air bersih.

“Didalam Raperda tersebut belum mengatur tentang persentasi kontribusi laba bersih PDAM Tirta Musi Palembang kepada Pemkot Palembang, kami sarankan item tersebut dimasukkan dalam Bab III. Bentuk dan Nilai Penyertaan Modal, atau ditambahkan pasal baru. Hal ini menjadi penting untuk mengukur rata-rata kontribusi PAD pada pos anggaran Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari PDAM Tirta Musi Palembang,” pungkasnya.

print