Kok Bisa Banmus Agendakan Paripurna PAW, Padahal Dewan Sedang DL

0
123

Bagus Mihargo

[Irsan dan tim kuasa hukumnya menunjukan berkas tuntutannya terhadap SK Gubernur Sumatera Selatan yang memberhentikan Irsan sebagai anggota DPRD OKU dan digantikan oleh Idrus saat konferensi pers – foto Bagus Mihargo beritasebelas]
beritasebelas.com,Baturaja – Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) atas nama Irsan Audi, kembali bergulir. kabarnya DPRD OKU bakal menggelar paripurna PAW Politisi Partai Nasdem itu kepada Idrus pada tanggal 26 Februari nanti.

Terkait hal tersebut ternyata Irsan tak tinggal diam. Menurut keterangannya saat menggelar konferensi pers Badan Musyawarah (Banmus) DPRD yang telah menjadwalkan agenda paripurna PAW atas dirinya, itu telah menyalahi tata tertib (Tatib) DPRD.

Sebab begini jelas Irsan. Bahwa Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait PAW itu, diterima DPRD pada tanggal 12 Februari. Namun di waktu bersamaan, anggota DPRD sedang melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) yang telah di SK kan jauh hari sebelumnya. Anehnya, SK Gubernur itu juga langsung dibahas bersamaan oleh Banmus pada saat itu.

“Tanggal 12 Februari itu kami agendanya dinas luar (DL). Kok bisa dilaksanakan Banmus. Dan yang hadir juga hanya delapan orang dari 16 anggota,” katanya.

Jadi, untuk melaksanakan Banmus pun menurut Irsan, tidak pas. Karena Banmus tidak kuorum.

“Tapi mereka tetap melaksanakan itu dan membuat keputusan. Bahkan tanggal 26 Februari nanti dilaksanakan paripurna PAW. Ini salahi tatib. Selain salahi tatib, Banmus juga tidak sah karena yang hadir hanya delapan orang dan yang tandatangan hanya tujuh orang,” jelasnya.

Seharusnya pula menurut Irsan, pihak DPRD jangan dulu melakukan langkah-langkah apapun terkait hal itu, karena dirinya kini sedang melaksanakan langkah hukum.

“Saya telah masukkan gugatan ke PTUN terkait SK Gubernur itu. Hari ini tembusannya saya sampaikan ke DPRD dan Bupati. Artinya saya sedang lakukan upaya hukum,” ujarnya.

Surat Keputusan DPP Partai Nasdem terkait pemecatan Irsan sebagai anggota DPRD sedang kami dalam proses kasasi di MA.

“Gubernur tidak boleh memecat anggota DPRD, akan tetapi atas dasar SK DPP itulah maka keluar SK Gubernur. Nah, dasar suratnya pun kami gugat dan sedang diuji di MA. Seharusnya mereka termasuk DPRD belum boleh melakukan tindakan apapun. Karena itu, kalau pimpinan DPRD pun nanti melakukan mal administrasi, maka kami hantam pula,” tandasnya.

Sedangkan Kuasa Hukum Irsan Hendri Dunan SH MH & Partner mengatakan jika, surat keputusan Gubernur tertanggal 6 Februari yang diterima Sekretariat Dewan cacat hukum.

“Jelas-jelas di dalam AD/ART partai, nama partai adalah Nasdem, namun dalam surat Gubernur tertulis Partai Nasional Demokrat, kan keliatan tidak tertib administrasi,”katanya.

Kemudian, didalam AD/ART juga menyebutkan surat keputusan pemecatan dikeluarkan oleh DPP bisa di gugat ke Mahkamah Partai, namun hingga saat ini belum ada kejelasan dari Mahkamah Partai Nasdem.

“Padahal klien kami sudah menyurati Mahkamah Partai dua kali untuk memeriksanya, tapi hingga saat ini belum juga Mahkamah Partai memanggil klien kami untuk diperiksa,” katanya.

Yang lebih lucu lagi, saat Mahkamah Partai masih belum memanggil kliennya yang artinya berkas Irsan masih diteliti di Mahkamah Partai, keluarlah surat dari Gubernur yang menyatakan pemecatan Irsan dan digantikan oleh Idrus. Kita juga sudah melakukan Kasasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 1 Agustus 2017, dan keluarlah putusan dari PN Jakarta Pusat untuk mengembalikan perkara ini ke internal partai. Dalam keputusan hakim mengatakan jika kasus ini harus diselesaikan terlebih dahulu didalam internal partai,”katanya.

Saat ini kata Hendri, pihaknya sudah melakukan gugatan terhadap SK Gubernur, dan meminta agar sebelum disidangkan proses PAW harus ditangguhkan hingga ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Terpisah, pihak Sekretariat DPRD belum bisa dikonfirmasi. Kabag Persidangan dan Perundang-undangan, Baharudin tidak berada di kantor siang tadi.

print