Komisi I Dukung Kejagung Selidiki Polemik Satelit Kemhan 2015: Negara Jadi Rugi!

  • Bagikan

Farhan saat pelantikan anggota DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (1/10/2019). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Kasus penyalahgunaan kewenangan terkait pengelolaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjadi sorotan. Proyek pengelolaan satelit untuk Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur sejak tahun 2015 itu membuat negara mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah.

Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan, mengungkapkan indikasi pelanggaran yang bermula tahun 2015 saat era Ryamizard Ryacudu itu menjadi berkepanjangan hingga kini.

“Kasus ini menjadi berkepanjangan karena sudah ada indikasi pelanggaran prosedur penetapan rekanan pada tahun 2015,” ucap Farhan kepada kumparan, Jumat (14/1).

Ia menuturkan, Kominfo telah berupaya menyelesaikan masalah dengan memperpanjang penggunaan orbit. Namun, kasus tetap tidak selesai hingga Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

“Memang saat Menhan yang sekarang menjabat, mendapat limpahan masalah. Walaupun Kemenkominfo telah membantu memperpanjang penggunaan orbit BT 123 pada tahun 2019, sebelum pergantian kabinet,” beber Farhan.

“Jadi, tampaknya hal ini berpotensi menimbulkan kerugian negara karena tidak adanya kesinambungan administrasi program dari Menhan 2014 – 2019 ke Menhan yang sekarang,” lanjutnya.

Prajurit TNI melintas di depan Patung Bung Karno di kompleks kantor Kementerian Pertahanan, Medan Merdeka Barat, Jakarta, Minggu (6/6/2021). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Meski demikian, politikus NasDem itu juga menegaskan belum ada pembahasan di Komisi I DPR terkait polemik satelit Kementerian Pertahanan.

“Hal ini tidak pernah dibahas di Komisi I,” sebut dia.

Namun, Farhan tetap mendorong Kejaksaan Agung segera menyelesaikan kasus yang merugikan negara hingga ratusan miliar ini. Terlebih, izin orbit BT 123 akan selesai pada 2024.

“Maka kita harapkan bersama Kejagung bisa menyelidiki kasus ini dengan saksama. Agar kita bisa kembali memanfaatkan orbit BT 123, yang izinnya akan berakhir pada 2024,” tandasnya.

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan terkait proyek pengelolaan satelit di Kementerian Pertahanan untuk Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur.

“Tentang adanya dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian negara atau berpotensi menyebabkan kerugian negara karena oleh pengadilan ini kemudian diwajibkan membayar uang yang sangat besar padahal kewajiban itu lahir dari sesuatu yang secara prosedural salah dan melanggar hukum yaitu Kementerian Pertahanan pada tahun 2015, sudah lama, melakukan kontrak dengan Avanti untuk melakukan sesuatu padahal anggarannya belum ada,” ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (13/1).

Artikel Asli

Sumber: kumparan.com

  • Bagikan