KPK Limpahkan Berkas Perkara Bupati Probolinggo-Suami ke Pengadilan

  • Bagikan

BERITASEBELAS.COM – KPK telah melimpahkan berkas perkara Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya, Hasan Aminuddin ke pengadilan. Puput Tantriana dan Hasan Aminuddin akan segera diadili di kasus dugaan suap jual-beli jabatan.

“Hari ini (14/1) tim jaksa telah selesai melimpahkan berkas perkara terdakwa Puput Tantriana Sari dkk ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (14/1/2022).

Ali mengatakan penahanan Puput dan suaminya yang anggota DPR itu kini menjadi wewenang pengadilan. Sementara Puput masih ditahan di Rutan KPK Merah Putih dan Hasan di Rutan KPK Kavling C1.

“Penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor dan untuk sementara waktu tempat penahanan para terdakwa masih tetap di lakukan di Rutan KPK,” kata Ali.

Selanjutnya, Ali mengatakan KPK masih menunggu penetapan majelis hakim serta jadwal sidang pembacaan surat dakwaan.

Baca juga: Ubedillah Dipolisikan JoMan Buntut Laporkan Gibran-Kaesang ke KPK

“Tim jaksa masih akan menunggu penetapan penunjukan majelis hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan,” ujarnya.

Puput dan Hasan akan didakwa dengan dakwaan:
Pertama : Pasal 12 huruf a UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP
atau Kedua : Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, KPK menetapkan 22 orang sebagai tersangka suap berkaitan dengan jual-beli jabatan kepala desa atau kades di Kabupaten Probolinggo. Para tersangka itu termasuk Puput Tantriana Sari beserta suaminya, Hasan Aminuddin.

“KPK menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di gedung KPK, Selasa (31/8).

KPK menyebut Puput mematok tarif jabatan kepala desa di Probolinggo sebesar Rp 20 juta ditambah upeti tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektare. Alexander menerangkan awalnya pemilihan kepala desa serentak tahap II di Probolinggo itu sejatinya akan diagendakan pada 27 Desember 2021. Akan tetapi, kata Alexander, pemilihan itu diundur dan pada 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa yang akan akan selesai menjabat.

Dia mengatakan jabatan kades yang ditinggalkan ini akan diisi oleh para pejabat yang berasal dari aparatur sipil negara (ASN). Pengusulannya, menurutnya, melalui camat setempat.

Usulan nama harus mendapat persetujuan dari orang kepercayaan Puput, yang notabene adalah suaminya, yakni Hasan Aminuddin. Persetujuan ini berbentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama.

Baca juga: Gempa M 6,7, Karyawan KPK Panik Berhamburan Keluar Gedung

“Adapun tarif untuk menjadi pejabat kepala desa sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektare,” ujarnya.

Ada 18 orang ASN yang ditetapkan sebagai tersangka diduga pemberi suap dalam kasus ini. Selain kasus dugaan suap, Puput dan Hasan dijerat dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

(azh/isa) kpk bupati probolinggo probolinggo

Artikel Asli

Sumber: detik.com

  • Bagikan