Menpan RB: Paling Lambat 2023 Pegawai Instansi Pemerintah Hanya PNS dan PPPK

  • Bagikan

JAKARTA, BERITASEBELAS.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengatakan, sesuai dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) status pegawai pemerintah pada 2023 hanya ada dua pilihan.

Keduanya yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Sesuai UU ASN, paling lambat 2023 status pegawai pada instansi pemerintah hanya ada 2 pilihan, yaitu PNS atau PPPK,” ujar Tjahjo saat dikonfirmasi BERITASEBELAS.COM, Jumat (14/1/2022).

Baca juga: Unit Riset di Kementerian Dilebur ke BRIN, Ini Dasar Hukumnya

Hal itu dijelaskannya dalam konteks pengintegrasian Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Sehingga, menurutnya, jika BRIN sebagai institusi ingin menyelesaikan penataan organisasi/SDM tersebut 2022 tentu tidak menjadi soal.

Tjahjo menjelaskan, untuk penyelesaian proses integrasi kedua lembaga tersebut ada lima langkah.

Pertama, bagi PNS Periset akan dilanjutkan menjadi PNS BRIN sekaligus diangkat sebagai peneliti, yakni sebanyak 17 orang.

Kedua, bagi honorer periset usia di atas 40 tahun dan berpendidikan S3 mengikuti penerimaan ASN jalur PPPK 2021, yakni sebanyak 1 PPPK. Namun, rencananya penerimaan jalur PPPK ini akan dilanjutkan pada 2022.

Baca juga: 33 Kementerian/Lembaga Dilebur ke BRIN, 6 Menyusul

Ketiga, honorer periset usia kurang dari 40 tahun dan berpendidikan S3 mengikuti penerimaan ASN jalur PNS 2021, yakni sebanyak 2 orang.

Keempat, bagi honorer periset non S3 bisa melanjutkan studi dengan skema by-research dan RA (research assistantship). Masih ada sekitar 68 orang dan ini masih berproses.

Artikel Asli

Sumber: kompas.com

  • Bagikan