Presiden Partai Buruh Ancam Polisikan Bahlil Lahadalia

  • Bagikan

BERITASEBELAS.COM – Presiden Partai Buruh Said Iqbal meminta pihak kepolisian memeriksa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia lantaran telah menganggu stabilitas negara. Hal ini dikatakan Said, karena Bahlil meminta agar Pilpres 2024 ditunda pelaksanaanya karena banyak pengusaha di Indonesia yang keberatan adanya hajatan tersebut.

“Kami meminta Bahlil diperiksa oleh polisi sebagai menteri yang dipilih Jokowi untuk membantu tugas presiden menenangkan suasana dan di tahun politik tidak mengumbar ucapan yang menggangu stabilitas negara,” ujar Said di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/1).

Said menuruturkan, pernyataan Bahlil yang meminta agar Pilpres 2024 ditunda sangatlah membahayakan. Karena itu serikat dan Partai Buruh sedang mempelajari delik hukum dari ucapan pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Pasalnya menurut Said, jika Pilpres 2024 ditunda maka besar kemungkinan akan memperpanjang jabatan kepala negara. Padahal di konstitusi diatur jabatan kepala negara hanya lima tahun.

“Saudara Bahlil layak untuk dipidanakan, kami sedang mempelajari itu. Dengan perkataannya, mayoritas pengusaha yang menginginkan Pemilu di percepat atau periode diperpanjang. Bahkan yang diperpanjang periode presiden. Itu melanggar konstitusi, saudara Bahlil telah melanggar konstitusi,” katanya.

Karena itu, Said menegaskan jika ditemukan delik hukum terkait ucapan Bahlil, maka serikat buruh dan Partai Buruh akan melaporkannya ke pihak kepolisian.

“Bila ada UU yang dilanggar Bahlil, Serikat Buruh dan Partai Buruh akan melaporkan ke Mabes Polri apa yang diucapkan oleh saudara Bahlil,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Penundaan lantaran pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

“Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik,” kata Bahlil.

Bahlil mengeklaim pengusaha tengah babak belur menghadapi pandemi Covid-19 yang terjadi di dalam negeri. Namun, pada 2024 mendatang mesti dihadapkan lagi dengan urusan politik.

“Kenapa? Karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka,” katanya.

Artikel Asli

Sumber: jawapos.com

  • Bagikan