DPR: Prabowo Belum Kerja, APBN 2025 Sudah Defisit Rp600 Triliun

Wednesday, 5 June 2024
DPR: Prabowo Belum Kerja, APBN 2025 Sudah Defisit Rp600 Triliun
DPR: Prabowo Belum Kerja, APBN 2025 Sudah Defisit Rp600 Triliun


BERITASEBELAS.COM -
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dolfie O.F.P. menyoroti defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 atau era Presiden terpilih Prabowo Subianto yang dirancang pada kisaran 2,45%-2,82% dari PDB atau defisit lebih dari Rp600 triliun. 


Dolfie menilai bahwa rentang defisit anggaran untuk tahun 2025 tersebut relatif tinggi, dengan ruang belanja yang ditetapkan pada kisaran Rp3.500 triliun.


Bahkan, dia mengatakan, tingkat defisit APBN untuk 2025 tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah transisi pemerintahan Indonesia.


“Defisit transisi ini yang paling tinggi dari proses transisi yang pernah ada. Jadi seharusnya lebih rendah defisitnya,” katanya dalam rapat kerja Banggar DPR RI bersama dengan Pemerintah, Selasa (4/6/2024).


Sebagaimana diketahui, berdasarkan aturan perundang-undangan, APBN pemerintahan mendatang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintahan saat ini bersama dengan DPR.


Dengan defisit dan anggaran belanja yang sudah dirancang tinggi oleh pemerintahan saat ini, dia mengatakan hal itu berpotensi mempersempit ruang belanja pemerintahan baru.


Tim Prabowo dan Sri Mulyani Bahas Target Jaga Defisit APBN 3% Hingga Pertumbuhan Ekonomi 8%

Di sisi lain, pemerintahan yang baru harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 paling lambat 3 bulan setelah dilantik.


Selain itu, terbuka juga ruang bagi pemerintahan baru untuk melaksanakan APBN Perubahan (APBNP) untuk menyesuaikan belanja sesuai visi misi presiden terpilih. 


“Presiden [Prabowo Subianto] belum bekerja, anggarannya sudah dirancang defisit, lebih dari Rp600 triliun. Ini untuk membiayai program siapa? Nah inilah, karena ini anggaran transisi, cara berpikir kita juga transisi,” jelasnya.


Oleh karena itu, Dolfie mengatakan penyusunan RAPBN di dalam panitia kerja antara DPR dan Pemerintah harus lebih diperjelas, terutama rancangannya harus bisa menyediakan ruang belanja yang lebih lebar bagi pemerintahan mendatang.


Sumber: bisnis

BERIKUTNYA

SEBELUMNYA

Komentar

Artikel Terkait

Terkini