Polda Jabar Sebut Tidak Ada Lagi DPO Kasus Vina Cirebon, Kompolnas: Gali Terus Bukti

Wednesday, 29 May 2024
Polda Jabar Sebut Tidak Ada Lagi DPO Kasus Vina Cirebon, Kompolnas: Gali Terus Bukti
Polda Jabar Sebut Tidak Ada Lagi DPO Kasus Vina Cirebon, Kompolnas: Gali Terus Bukti



BERITASEBELAS.COM  - Polda Jawa Barat menyebut sudah tidak ada lagi DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Polda menilai 2 DPO terakhir Andi dan Dani tidak terbukti keberadaannya.

 

Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim mengatakan, sejauh ini penelusuran Kompolnas, Polda Jawa Barat telah bekerja dengan baik. 


Oleh karena itu, Kompolnas tak mau tergesa-gesa menarik kesimpulan atas penyidikan kasus ini.

 

"Kami saat ini masih menganalisa secara detail penjelasan-penjelasan penyidik untuk kami simpulkan dan berikan rekomendasi," kata Yusuf kepada wartawan, Rabu (29/5).

 

 

Kompolnas juga menghormati penyidik terkait keputusannya menganggap 2 DPO tidak ada. Meski begitu, Kompolnas mendorong agar penyidik tetap membuka penyelidikan lebih dalam untuk mencari bukti-bukti. 

 

"Kami bersaran bahwa itu sementara, kami tetap mendorong agar digali terus bukti-bukti yang menunjukan siapa orang yang diduga pelaku dengan nama Andi dan Dani, sampai proses persidangan Tersangka Pegi," jelas Yusuf.

 

Sebelumnya, DPO Pegi Setiawan alias Perong alias Robi resmi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon. Hal itu diungkap usai Polda Jawa Barat melakukan konferensi pers usai menangkap Pegi beberapa waktu lalu di kawasan Bandung.

 

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, Pegi ditetapkan sebagai tersangka usai pihaknya melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti dari yang bersangkutan. 

 

Ia menyebut bahwa Pegi terbukti melanggar pasal berlapis, yaitu Pasal 340 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

 

"Dengan ancaman pidana mati seumur hidup dan paling lama 20 tahun," tegas Jules kepada wartawan dalam konferensi pers, Minggu (26/5).


Sumber: jawapos

BERIKUTNYA

SEBELUMNYA

Komentar

Artikel Terkait

Terkini