Tegas, Hasto Blak-blakan soal Kasus Pemberitaan Bohong Kecurangan Pemilu di Polda Metro Jaya, Ternyata Sejujurnya Itu...

Tuesday, 4 June 2024
Tegas, Hasto Blak-blakan soal Kasus Pemberitaan Bohong Kecurangan Pemilu di Polda Metro Jaya, Ternyata Sejujurnya Itu...
Tegas, Hasto Blak-blakan soal Kasus Pemberitaan Bohong Kecurangan Pemilu di Polda Metro Jaya, Ternyata Sejujurnya Itu...



BERITASEBELAS.COM  - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan dirinya tidak mengenal dengan sosok pelapor yang melaporkannya ke Polda Metro Jaya.


 Diketahui, Hasto dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana penghasutan dan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.


 "Saya tidak mengenal sama sekali," kata Hasto di Polda Metro Jaya, Selasa (4/6/2024). 


Hasto mengatakan, kedatangannya memenuhi panggilan polisi ini adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai warga negara yang taat hukum. "Itu ada nama tadi, yang mengajukan persoalan itu dan saya tidak kenal. 


Tapi saya hadir dan memberikan keterangan sebaik-baiknya, sejujurnya," jelas Hasto. 


Kedatangan Hasto turut didampingi oleh sejumlah penasehat hukum dari Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat PDIP, di antaranya Ronny Talapessy dan Patra Zen. 


Hasto menambahkan, akan membawa barang bukti dan berkas pendukung yang berkaitan dengan pernyataan soal kecurangan pemilu. 


Sebagai informasi, Hasto Kristiyanto dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan pada Selasa (4/6/2024) pukul 10.00 WIB. 


Hasto akan dimintai keterangan mengenai pernyataannya di sebuah stasiun televisi nasional saat diwawancara terkait pemilu. Dalam sesi wawancara itu, Hasto membahas terkait dugaan kecurangan pemilihan umum (pemilu). 


Berdasarkan Surat Undangan Klarifikasi Perkara nomor B/13674/V/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Hasto Kristiyanto akan diperiksa dengan dugaan tindak pidana penghasutan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. 


Hal itu dimaksud dalam Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 28 ayat (3) juncto Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 


Kasus itu terjadi di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 1 (depan Gedung DPR/MPR RI) dan Gambir, Jakarta Pusat pada tanggal 16 Maret 2024 dan tanggal 19 Maret 2024. 


Kasus ini dilaporkan oleh Hendra dan Bayu Setiawan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya


Sumber: tvOne

SEBELUMNYA

Komentar

Artikel Terkait

Terkini