Rp 5,8 M Dana UMKM di Blitar Balik ke Negara Karena Tak Diambil Penerima

  • Bagikan

Blitar –

Dana bantuan produktif usaha mikro (BPUM) sebanyak Rp 5,8 miliar dikembalikan Pemkab Blitar ke kas negara. Ini karena bantuan selama pandemi Corona itu tidak diambil yang berhak menerimanya.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menggelontorkan bantuan permodalan selama pandemi bagi pelaku UKM. Pendaftaran BPUM itu tidak hanya melalui dinas koperasi di kabupaten/kota, namun juga melalui beberapa bank pelat merah yang selama ini mengucurkan kredit usaha dengan bunga rendah.

Untuk Kabupaten Blitar, pengajuan BPUM pada tahun 2020 sebanyak 20.242. Skemenkop ddedangkan pengajuan tahun 2021 sebanyak 10.817. Jadi untuk pengajuan 2020 dan 2021 total sebanyak 31.059 pelaku UKM mengajukan mendapatkan BPUM.

Namun dari angka itu, setelah diverifikasi dan validasi, hanya 27.357 pelaku UKM yang mendapatkan SK Untuk data SK dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Di Blitar Raya sendiri, sebanyak 35.669 pelaku UKM berhasil lolos verifikasi dan validasi untuk mendapatkan BPUM tahun 2021. Masing-masing pelaku, mendapatkan BPUM sebanyak Rp 1,2 juta.

Baca juga: Bahagianya Pedagang di Makam Bung Karno Dapat Kabar PPKM Level 3 Batal

Sayangnya bantuan itu hanya tersalurkan kepada 30.828 pelaku UKM. Ada 4.851 pelaku UKM tidak mengambilnya. Karena tidak tersalurkan, maka dana bantuan dikembalikan ke kas negara.

“Kita hitung kalau per orang dapat Rp 1,2 juta kali 4.851. Ya ada sekitar Rp 5,8 miliar lebih dana bantuan yang dikembalikan ke kas negara,” ungkap Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar Khusna Lindarti, Jumat (14/1/2021).

Data dari Bank BRI dari 24. 974 penerima BPUM, hanya 20.754 yang sudah mengambil atau melakukan pencairan BPUM. Sisanya sekitar 4.000 atau 16% penerima tidak mengambil bantuan ini. Sementara data dari Bank BNI dari 10.693 sasaran, terdata hingga 15 Desember lalu ada 1309 penerima. Atau 0,12% penerima yang tidak mengambil.

Khusna sangat menyayangkan pelaku UKM yang tidak mengambil dana bantuan itu. Mengingat, masih banyak pelaku UKM lain yang juga membutuhkan dana permodalan. Namun mereka tidak lolos proses verifikasi dan validasi. Seperti pelaku UKM yang sudah mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Baca juga: Meski Turun PPKM Level 2, Namun Blitar Tetap Waspadai Varian Omicron

“Berdasarkan survei kami, mereka yang tidak mengambil BPUM ini memang ada yang meninggal. KTP tidak sesuai. Ada juga yang ternyata sudah memanfaatkan KUR. Tapi paling banyak, karena mereka belum paham prosedur pencairannya,” tandasnya.

Proses penyaluran BPUM memang langsung ke nomor rekening penerima bantuan. Namun pencairannya, penerima harus datang ke bank yang ditunjuk sebagai penyalur dan mengisi formulir pengambilan. Adapun bank pemerintah yang ditunjuk sebagai penyalur BPUM adalah BRI dan BNI.

Khusna mengaku sebenarnya Oktober lalu, pihaknya sudah berkirim surat kepada semua kepala desa dilampiri daftar warganya yang belum mengambil BPUM tahun 2021. Bahwa BPUM harus diambil sebelum akhir Desember, kalau tidak diambil akan dikembalikan ke kas negara.

“Tapi masyarakat menganggap, wong sudah masuk rekening saya, ngapain harus datang ke bank. Eman kan jadinya kalau bantuan itu dikembalikan ke kas negara karena tidak diambil. Jadi saya imbau, siapapun yang namanya masuk daftar penerima bantuan, segera mencari informasi yang benar bagaimana prosedur pencairannya,” pungkasnya.

(iwd/iwd) dana bpum pemkab blitar dana bantuan kemenkop dan ukm kabar jatim birojatim

Artikel Asli

Sumber: detik.com

  • Bagikan