Selain UU Korupsi, Johan Anuar Juga Dijerat dengan TPPU

0
32
Dudi

beritasebelas.com,Palembang – Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi menjelaskan pertimbangan penyidik melakukan penahanan wakil bupati OKU Johan Anuar tersangka mark up dana pengadaan lahan TPU di Baturaja adalah berdasarkan KUHAP. Didalam KUHAP diatur penahanan tidak wajib dan dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan penyidik.

“Yang pertama pertimbangan penyidik melakukan penahanan terhadap Johan Anuar adalah dalam rangka proses percepatan penyidikan. Karena beberapa tersangka terdahulu dalam perkara ini sudah selesai menjalani hukuman,”katanya kepada wartawan di ruang kerjanya Rabu 15 Januari 2020.

Pertimbangan yang kedua kata Supriadi karena kasus korupsi permasalahan sifatnya nasional. Makanya Johan Anuar dilakukan penahanan untuk dua puluh hari kedepan kerana pihak kepolisian hanya memiliki waktu dua puluh hari untuk melakukan penahanan.

“Mudah-mudahan belum sampai dua puluh hari berkasnya sudah bisa kami limpahkan ke penuntut umum. Penahanan yang dilakukan juga untuk mempermudah proses pemeriksaan terhadap Johan Anuar jika sewaktu waktu diperlukan pemeriksaan tambahan penyidik bisa dengan cepat untuk menghadirkan tersangka,” katanya.

Dalam kasus mark up dana pengadaan lahan TPU di Baturaja negara mengalami kerugian sebesar Rp 5,8 miliar berdasarkan perhitungan BPK.

“Dalam kasus korupsi yang menjerat Johan Anuar penyidik mengenakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi atas perubahan UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dilapis dengan pasal 10 UU No 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun,” katanya.

print