Terkait Dugaan Korupsi di Musi Banyuasin, Istri Bupati dan Alex Noerdin Telah Diperiksa KPK

  • Bagikan

JAKARTA, BERITASEBELAS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa sejumlah saksi tambahan dalam kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tahun anggaran 2021 yang menjerat Bupati non-aktif Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex (DRA) Noerdin.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (14/1/2022), mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan tim penyidik KPK di tiga lokasi berbeda. Salah satu saksi yang telah diperiksa KPK adalah Alex Noerdin, mantan Gubernur Sumatera Selatan yang merupakan ayahanda Dodi Reza Alex Noerdin.

Baca juga: Kasus Bupati Musi Banyuasin, KPK Periksa Istri dan Alex Noerdin sebagai Saksi

“Alex Noerdin diperiksa di kantor Kejaksaan Negeri Palembang,” kata Ali.

“Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait uang sitaan sejumlah Rp 1,5 miliar yang dibawa oleh tersangka DRA saat dilakukan penangkapan oleh tim KPK,” lanjut Ali.

KPK juga telah memeriksa istri Dodi Reza Alex Noerdin, yaitu Erini Mutia Yufada. Erini diperiksa di gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan aliran sejumlah uang yang diterima tersangka DRA,” ujar Ali.

KPK juga mengonfirmasi dugaan aliran uang yang diterima Dodi Reza Alex Noerdin dengan memeriksa saksi seorang mahasiswi, Erlin Rose Diah Arista; pengelola PT Bangka Cakra Karya, PT Fajar Indah Satyanugraha, PT Bahana Pratama Konstruksi, dan PT Karya Mulia Nugraha, Yuswanto; dan Komisaris PT Perdana Abadi Perkasa, Sandy Swardi.

“Soesilo Aribowo, advokat, diperiksa di gedung Merah Putih KPK. Yang bersangkutan hadir dan tim penyidik juga melakukan pendalaman materi terkait uang sitaan Rp 1,5 miliar milik tersangka DRA,” kata Ali.

Terkait kasus ini, penyidik KPK kembali memperpanjang penahanan Dodi Reza Alex Noerdin dan dua tersangka lainnya. Dua tersangka lain adalah Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin, Herman Mayori, dan Kepala Bidang SDA/PPK (pejabat pembuat komitmen) Dinas PUPR Musi Banyuasin, Eddi Umari.

Perpanjangan penahanan tiga tersangka itu terhitung mulai 14 Januari 2022 sampai dengan 12 Februari 2022.

Artikel Asli

Sumber: kompas.com

  • Bagikan