Waw….Enaknya jadi Dewan, Disangu Persekot Rp 11 Jutaan, Uang Harian tak Perlu Pertanggungjawaban

0
97

Bagus

beritasebelas.com, Baturaja – Setiap kali usai rapat paripurna, hampir bisa dipastikan bakal ada perjalanan ke luar daerah yang dilakukan para anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Ya, itu terpantau sejak awal tahun lalu sampai sekarang. Bahkan menurut Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Setwan OKU, Baharudin didampingi seorang stafnya, Rabu 27 September 2017. Di tahun ini terhitung sudah 11 kali dewan melakukan Kunker. Itupun masih tersisa beberapa perjalanan dinas lagi bagi mereka.

[Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Setwan OKU, Baharudin – Foto Bagus beritasebelas]
Namun bahasanya bukan bonus, tour apalagi melancong. Melainkan itu sudah terjadwal sebelumnya. Dan sifatnya adalah kunjungan kerja (Kunker). Jelasnya! Setiap usai melakukan pembahasan, pasti ujungnya dibarengi dengan Kunker.

Seperti belum lama ini, dewan OKU diketahui baru saja balik dari Kunker. Dimana segenap legislator di OKU, mulai dari unsur pimpinan hingga anggotanya, melawat ke tiga daerah berbeda di Pulau Jawa pada tanggal 18 – 22 September 2017 lalu.

Komisi I ke Kota Bandung, Jawa Barat, Komisi II ke Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dan Komisi III ke Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Provinsi Banten.

Bukan jadi soal dalam rangka apa mereka rutin keluar daerah. Namun perlu jadi perhatian, bahwa dengan sering “terbang”nya mereka itu, artinya ada duit rakyat yang diberikan kepada mereka sebagai fasilitas yang melekat.

Seperti apa besarannya? Burhanudin mengungkapkan, bahwa nominal uang perjalanan dinas anggota DPRD ini, tergantung lokasi kunjungan.

“Paling rendah kita kasih persekot Rp 10 juta – Rp 11 juta. Kadang lebih dari Rp 11 juta, melihat tempat tujuan kunjungan merekalah. Sedangkan uang harian perjalanan dinas itu Rp 2,2 juta, sesuai Perbup baru,” bebernya.

Namun tidak seperti dulu, dimana uang perjalanan dinas ini bisa “dimainkan”. Sekarang agak ketat, dan membuat anggota dewan sedikit repot usai pulang Kunker.

Ini karena mereka harus mempertanggungjawabkan uang perjalanan dinas yang telah dipakai sesuai sistem at cost, yang ditekankan Kementerian Keuangan. Artinya harus ada bukti fisik pengeluaran, berupa kuitansi dan lain sebagainya.

“Kalau mereka naik pesawat atau kendaraan lain harus ada bukti tiket. Hotel dan lain sebagainya,” kata Burhanudin.

Namun, jika mereka ada kegiatan lain selain kedinasan dalam Kunker itu, uang persekot tadi tidak bisa digunakan. Mereka harus keluar kocek sendiri. Umpama, dimisalkan Burhanudin, kalau mereka mau belanja ke Mangga Dua atau Tanah Abang pakai taksi atau charter mobil, itu tak bisa diklaim.

“Jadi begini, uang persekot itu diberikan kepada mereka ketika akan berangkat. Kalau lebih dalam penggunaan sesuai peruntukannya, mereka harus mengembalikan. Kalaupun kurang, kita akan tambah kekurangan itu,” jelasnya.

Beda halnya dengan uang perjalanan dinas harian sebesar Rp 2,2 juta itu tadi. Duit itu menurut Burhanudin tidak perlu pertanggungjawaban. Mau digunakan makan, rokok atau apa, tidak jadi soal.

“Uang harian itu tidak perlu dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Dari bahasa Burhanudin, sepertinya uang itulah yang bisa menambah isi dompet dewan selain gaji. Apalagi dalam hal pembukuan bahasanya menggunakan istilah uang perjalanan dinas harian. Bukan duit makan.

Ditanya banyak mana dewan yang mesti mengembalikan kelebihan ataupun pihak Setwan yang membayar kekurangan uang perjalanan dinas itu setiap usai Kunker, menurut Burhanudin, seimbanglah.

“Kita kasih persekot awal segitu, karena kalau lebih sulit menagihnya nanti. Kalau kurang, kan tinggal kita berikan kekurangannya itu pada yang bersangkutan,” imbuhnya.

Menurut Burhanudin, secara total, dalam sekali Kunker, masing-masing anggota DPRD bisa menghabiskan anggaran Rp 15 juta – Rp 20 juta sekali. Bahkan bisa lebih.

“Kalau mengenai berapa total anggaran Kunker dewan, kami kurang tahu pasti. Itu ada di bagian keuangan,” tandasnya.

print